UMAT ISLAM JANGAN TERTIPU UANG 50 RIBU (ASCHAL Edisi 15)

UMAT ISLAM JANGAN TERTIPU UANG 50 RIBU

Oleh Drs. KH. Djasuli Noer, Lc.

Umat Islam sebagai umat mayoritas di Negara yang menganut system demokrasi menjadi bagian tersendiri yang selalu menarik untuk dikaji. Semua unsur pertanyaan kerap muncul kepada segenap kaum mayoritas ini, muslimin. Apa yang semestinya menjadi pijakan, bagaimana muslimin harus menyikapi dan beberapa aspek yang lain. Ikutilah wawancara reporter ASCHAL, M. Rofii dan Agus Mukafi bersama Drs. KH. Djasuli Noer, Lc., Pengasuh pondok Pesantren Nurul Amanah sekaligus mantan ketua KPU Kab. Bangkalan.

Gambaran umum Pemilu 2014?

Pemilu 2014 ini sebagai mata rantai sistem pemilu di Indonesia mulai tahun 1999, 2004, 2009 dan sekarang 2014. artinya bahwa ada UU yang mengatur tentang bagaimana pemilu di Indonesia dan lembaganya pun juga telah ditetapkan secara permanen berdiri secara nasional yaitu komisi pemilihan umum sehingga pelaksanaan itu akan tidak banyak berubah. kalau toh ada, tidak terlalu signifikan.

pemilu yang akan dilaksanakan 2014 ini tetap sebagaimana pemilu sebelumnya berdasarkan UU yang di revisi dari satu periode ke periode yang lain, yang kelihatannya bahwa kalau dari pemilu 2009 itu batas minimal untuk bisa mengajukan seorang presiden itu 20% dari jumlah kursi perolehan kursi di DPR, atau 25% dari perolehan suara yang sah secara nasional dimana pemenangnya adalah satu satunya yang dapat 20% itu hanya partai Demokrat, maka untuk pemilu 2014 juga akan terjadi kembali koalisi koalisi untuk bisa mengusung presiden dan calon presiden apalagi aturannya semakin diperketat, nilai perolehan suaranya itu semakin di batasi semakin ketat.

Oleh karena itu di harapkan hasil pemilu 2014 ini akan menghasilkan seorang pemimpin Bangsa yang lebih kredibel, lebih mempunyai integrasi, yang jelas punya kapabilitas dan integritas yang tinggi untuk mensejahterakan Bangsa dan memajukan negara Republik Indonesia kita ini.

yang perlu di persiapkan oleh Bangsa khususnya umat Islam?

Bahwa pemilu itu adalah salah satu pilar dari organisasi dan pilar dari demokrasi dimana untuk bisa tegaknya suatu negara demokrasi salah satu unsur dari pilar tersebut yaitu pemilu itu sendiri. Jadi andai saja bangsa Indonesia khususnya umat Islam ingin pemimpin sesuai dengan prinsip prinsip agama Islam sebagaimana halnya “tasorruful imam alarroiyatihi manutun bil maslahah” , bahwa tindakan pemimpin bangsa di dalam Islam itu harus senantisa berorentasi pada kepentingan rakyat, ini artinya adalah bahwa roh-roh demokrasi juga terkandung dalam agama Islam yang mana demokrasi itu adalah kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat yang itu di implementasikan dari perwakilan rakyat yang ada, sehingga nanti rakyat yang memilih termasuk umat Islam didalamnya betul-betul yang sesuai nurani rakyat dan berkemampuan, harus dipercaya oleh rakyat dan bisa mengemban amanah yang berkeadilan sehingga supermasi hukum sebagai tolak ukur berdirinya demokrasi yang baik juga bisa berjalan dengan baik; dedikasi yang baik kemudian legislasinya berjalan dengan baik, dan ekskutifnya juga berjalan dengan baik.

sebagai pilar demokrasi, hal ini harus bisa difilter sedemikian rupa dalam pemilih ini sehingga sangat disesalkan apabila dipemilu 2014 ini masih terjadi praktek-praktek manipolitik dan pembodohan terhadap rakyat secara politis sehingga demokrasi akan terhambat karna akan muncul pemimpin yang kontraktual; saya bayar jadi pemimpin dan saya beli dan nanti harus di bayar oleh rakyat. dan hal ini yang terjadi pada rakyat karena adanya penyimpangan disistem demokrasi itu sendriri, dimana rakyat memilih bukan karna kesadaran tapi karena iming-iming manipolitik dan sebagainya yang serupa dengan itu.

Oleh karena itu padahal tolak ukur keberhasilan pemilu bukan karena banyaknya pemilih  yang datang ke TPS untuk memberikan suara tapi bagaiaman paska pemilu itu bisa menciptakan  demokrasi yang lebih baik yang berorientasi terhadap kepentingan rakyat yang lebih besar.

pemilu menurut Islam?

ada beberapa contoh yang diberikan oleh Islam bahwa demokrasi itu sah-sah saja karena pada setelah wafatnya rosulullah SAW disitu ada penunjukan, dimana sayyidina Abu Bakar ra. semua sepakat para sohabat besar memilih sayyidina Abu Bakar ,setelah Abu Bakar pada sayyidina Umar bertunjukan tapi setelah itu ada sistem ahlul halli wal aqdi, dan ahlul halli wal aqdi ini mirip dengan wakil-wakil rakyat yang harus memilih presiden. Jadi ada lembaga yang memilih pimpinan itu mirip dengan ahlul halli wal aqdi tapi tidak secara langsung. jadi sebetulnya sistem pemilihan presiden sebelum memilih secara langsung,itu lebih pas untuk pemilihan menurut islami karena lebih meminimalisir rakyat agar tidak salah pilih dalam menentukan kepala negara.

Berarti demokrasi secara langsung ala Indonesia tidak sesuai dengan demokrasi Islam?

Saya tidak mengatakan demikian akan tetapi unsur bahwa yang menentukan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, itu sudah terpenuhi. Karena di situ juga ada persamaan. Dalam demokrasi Indonesia itu ada kebebasan bersuara, kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat. Di Islampun demikian, ada hurryatul I’tiqad dan Hurriyaturra’yi. Ini kan sama. jadi selama unsur-unsur itu terpenuhi, ada unsur-unsur sebagaimana unsur yang ada dalam demokrasi.

Apa itu berarti demokrasi Indonesia sudah sangat Islami?

Saya tidak berani mengatakan seperti itu karena masih banyak penyimpangan-penyimpangan supermasi hukum. kayak nya supermasi hukum ini masih berjalan di tempat, padahal kalau agama Islam sudah jelas nabi Muhammad bersabda, “law anna fatimatah sariqat, la qata’tu yadaha” . Islam mamandang sama. sekalipun itu putri rasul sendiri kalau mencuri akan di potong tanagnnya. itu menegaskan bahwa supermasi hukum sangat di hormati dalam Islam. Demokrasi kita masih belum mencapai kesana terbukti masih banyak kasus-kasus hukum tidak bisa terselesaikan. bukan demokrasinya yang salah tapi para penegak-penegaknya yang belum memenuhi harapan rakyat.

Berarti yang tidak tidak islami itu oknumnya ?

Iya orang-orangnya yang perlu kesadaran lebih.

demokrasi sering adanya pertikaian antar kerabat pandangan pak kiai ?

Ia itu karena kurang dewasa dalam berpolitik bukan karena demokrasinya. karena demokrasi itu umum memilih. kalau masing-masing sadar dan bahwa kebebasan untuk menetukan suara dan bebas berpendapat itu hak semua orang, kalau masing-masing sadar akan semua itu seharusnya tidak perlu ada pertikaian.

Hukum memilih presiden menurut Islam ?

Wajib. “La yashluhul qaumu faudlo la surota lahum wala surota idza kana juhhaluhum sadu”, Tidak baik dalam satu komunitas tanpa ada pemimpin tetapi akan terjadi kekacauan manakala yang bodoh yang di angkat jadi pemimpin.

berarti indikasinya GOLPUT haram iya pak kiai ?

Iya Golput itu kan hak dia untuk menentukan suara atau tidak. Kalau golput itu beralasan karena apatisme yang muncul dan ditumbuh oleh komunitas itu sendiri ya jangan menyalahkan rakyatnya. Yang perlu dibenahi itu justru adalah perilaku pemimpinnya supaya jangan sampai ada golput. Bagaimana pemimpin bangsa ini bisa meyakinkan bahwa dia akan bergerak lebih baik sehingga tidak ada rakyat yang memilih golput.

Hukum dasar golput. Tanpa mempertimbangkan hal diatas?

Ya tidak boleh karna diharuskan ada pemimpin. Dalam rumah tangga saja harus ada seorang pemimpin.

Berarti sepakat haram?

Ia haram. Tapi, okelah sepakat haram. tapi kan alhukmu yaduru ma’al illah wujudan aw adaman sekalipun golput itu haram tetapi kalau menurut dia (rakyat) yang muncul sebagai calon pemimpin tidak ada yang layak maka dia golput ya tidak apa-apa ketika dalam posisi seperti itu.

Kira-kira, para kandidat indonesia adakah yang layak?

Ya pasti. Masak orang sejumlah 150 juta tidak ada yang layak untuk jadi pemimpin. Cuma yang sekarang kan begini, bahwa partai politik itu, berdasarkan survei akhir-akhir ini justru banyak yang bukan kader partai yang diminati oleh rakyat untuk ditokohkan sebagai pemimpin bangsa. Pemimpin nasional. Seperti halnya jokowi. Ternyata dia popularitas dan angketnya lebih tinggi dibandingkan dengan tokoh-tokoh partai yang lain yang ada di dalam partai itu sendiri. Jadi indikasinya apa? Bahwa partai hendaknya mengurangi oligarsi dan dinasti partai secara internal, harus membuka diri bagaimana sebayak-banyaknya jangan keputusan menentukan pemimpin itu hanya ketua, sekretaris partai, dan pengurus partai. Mbok yo harus mendengarkan arus bawah dan mengkaji. Karna seperti konvensi itu sangat lebih cerdas dalam menyarap aspirasi rakyat lebih banyak.

Kombali ke konteks ke Indonesiaan dalam menyambut pemilu 2014 yang menurut pandangan pak kiai sudah pasti ada yang layak. Pertanyaannya, Golput dalam hal ini?

Pada dasarnya kan golput itu tidak boleh. Ya jadi kewajiban KPU dan semua instansi yang terkait untuk menghilangkan rasa apatisme masyarakat, memberikan rasa kepercayaan rakyat. Kalau sudah tau rakyat apatis bagaimana sekiranya bisa memberi stimulus kepada rakyat supaya bisa bangkit lagi untuk bersemangat memilih pimpinan. Dan itu pekerjaan yang tidak mudah.

Kriteria presiden yang pas untuk Indonesia yang multi berbagai aspek termasuk juga multi agama?

Ya kita kembali kepada undang-undang dasar 1945, kembali kepada pancasila yang sudah kita yakini sebagai falsafah negara. Ya sebagaimana kriteria pemimpin yang sudah dituangkan dalam kriteria KPU bisa terpenuhi secara ke Indonesiaan. Tetapi secara umum kan pemimpin itu harus punya integritas dan moralitas yang tinggi, bisa diterima oleh masyarakat dan yang punya kemampuan, keberanian, kejujuran dan lain sebagainya.

Kalau misalnya yang berintegritas itu non muslim sedangkan mayoritas bangsanya beragama Islam?

Ya salahnya umat Islam sendiri (sambil tertawa). umat islam sendiri yang seperti itu kan?!. Karna kita mestinya jangan sampai terbawa oleh sentimen agama karna kita dalam konteks ke Indonesiaan. Kedudukan kita sama baik muslim maupun non Islam dimata negara republik Indonesia. Tetapi di mata agama kita, Innddina ‘inda Allahi al- Islam, itu sudah tidak bisa dirobah-robah dan tidak bisa ditawar-tawar lagi secara aqidah. Tapi secara keIndonesiaan, meskipun selama pemimpinnya adalah muslim kan tidak ada yang namanya non muslim di kucilkan dalam negara NKRI. Hal itu tidak ada. Maka jangan sampai justru terjadi sebaliknya. Kita kan mengenal kerukunan umat beragama dan lain sebagainya.

Cuman, kalau kita masih bisa, apa salahnya umat Islam memilih orang Islam. Apa salahnya kalau selama ada orang Islam yang baik dan layak kok malah memilih yang non muslim. Kullu Hizbin Bima Ladaihim Farihun, setiap orang itu mesti akan bangga dengan golongannya sendiri. Dan hal itu naluri manusia, baik muslim maupun yang non muslim sama-sama punya sikap yang seperti itu.

Himabauan kepada masyarakat menjelang pemilu 2014 ?

Marilah kita sadari bahwa pemilu itu bagian dari memilih pemimpin kedepan. Bahwa kita harus sadar, bahwa itu adalah kewajiban kita baik berbangsa dan bernagara karena kita sangat butuh secara keagamaan harus ada pemimpin yang benar yang punya integritas tinggi dan akhlak serta moralitas yang tinggi yang bmemikirkan rakyat . jangan tertipu oleh propaganda pemimpin yang hanya saat menjelang pemilu. Dan jangan tertipu hanya karena uang lima puluh ribu sudah terkecoh untuk memilih. Kita diberi lima puluh ribu untuk memilih dia tapi setelah itu dia tidak memikirkan kita lagi. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi bangsa kita.